KEMITRAAN KONSERVASI SEBAGAI BENTUK HAK TERBATAS MASYARAKAT ATAS TANAH DALAM KAWASAN HUTAN KONSERVASI (Studi Empiris Masyarakat Kampung Merak Kab. Situbondo)

Authors

  • Yuli Asrofil Mahmudah Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia Author
  • Dairani Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia Author
  • Fathol Bari Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia Author

Keywords:

kemitraan konservasi; hak terbatas; penguasaan tanah; hutan konservasi; Kampung Merak.

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan penguasaan tanah masyarakat Kampung Merak yang berada di dalam kawasan hutan konservasi Taman Nasional Baluran serta kemungkinan kemitraan konservasi menjadi bentuk hak terbatas yang memberikan kepastian hukum. Penelitian dilatarbelakangi oleh keberadaan masyarakat yang telah bermukim dan memanfaatkan tanah sejak 1975, sementara kawasan tersebut secara yuridis berada dalam pengelolaan negara sebagai kawasan konservasi. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan tokoh masyarakat, warga, dan Kepala Desa Sumberwaru, serta studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki penguasaan faktual yang ditopang riwayat perjanjian dengan PT Gunung Gumitir, tetapi tidak memiliki hak milik yang terdaftar. Penetapan Kampung Merak sebagai zona khusus mengakui keberadaan permukiman, namun belum menyelesaikan status hak atas tanah. Kemitraan konservasi berdasarkan Perdirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/2018 dapat menyediakan akses dan pemanfaatan terbatas melalui kerja sama dengan pengelola kawasan, tetapi tidak melahirkan hak milik dan belum diterima masyarakat karena keterbatasan jangka waktu serta perbedaan harapan mengenai kepastian hak. Penelitian menyimpulkan bahwa kemitraan konservasi merupakan opsi penyelesaian antara kepentingan konservasi dan kebutuhan masyarakat, tetapi harus disertai sosialisasi, dialog, pendampingan hukum, serta evaluasi kebijakan agar memberikan kepastian yang proporsional.

References

Arifin, Samsul, dan Akhmad Zaini. “Dakwah Pemberdayaan Berwawasan Lingkungan Untuk Daerah Konflik di Pinggiran Hutan Baluran Banyuputih Situbondo.” Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 1 (2019).

Erwiningsih, Winahyu. Hak Menguasai Negara atas Tanah. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Handayani, Baiq Lily, dkk. “Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Kampung Merak Situbondo di Enclave Area.” Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 11, No. 4 (2022).

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Universitas Trisakti, 2008.

Prayitno, Dessy Eko. “Kemitraan Konservasi sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia.” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 2 (2020).

Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Santoso, Urip. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana, 2017.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Downloads

Published

2026-11-11

How to Cite

KEMITRAAN KONSERVASI SEBAGAI BENTUK HAK TERBATAS MASYARAKAT ATAS TANAH DALAM KAWASAN HUTAN KONSERVASI (Studi Empiris Masyarakat Kampung Merak Kab. Situbondo). (2026). Spektrum Akademika: Jurnal Multidisiplin, 1(2), 35-41. http://journal-edu.org/index.php/jsa/article/view/483