ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 48 TAHUN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2002 DALAM PEMILIHAN RT DAN RW

Abstract

Pemilihan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan salah satu bentuk demokrasi langsung di tingkat masyarakat yang bertujuan mewujudkan partisipasi aktif warga dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 dalam pemilihan RT dan RW, serta menganalisis dampak penerapan uji kelayakan dan kepatutan terhadap prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksana harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Pengaturan mengenai tahapan pra-pemilihan serta uji kelayakan dan kepatutan memerlukan kajian lebih lanjut karena menambahkan mekanisme yang belum diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002. Dari perspektif demokrasi, kebijakan tersebut memiliki tujuan positif untuk meningkatkan kualitas calon pemimpin lingkungan. Namun, apabila pelaksanaannya tidak dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat serta menimbulkan persepsi ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara peningkatan kualitas kepemimpinan dan perlindungan terhadap prinsip demokrasi serta partisipasi masyarakat.