KEDUDUKAN PRESIDEN MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN

Abstract

Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedudukan Presiden mengalami perubahan yang signifikan setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Presiden sebelum dan sesudah amandemen serta pengaruh amandemen terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap UUD 1945 serta literatur hukum yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebelum amandemen, Presiden dipilih dan bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara, meskipun dalam praktiknya Presiden memiliki kekuasaan yang sangat dominan. Setelah amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Selain itu, kedudukan Presiden menjadi sejajar dengan lembaga negara lainnya melalui penerapan prinsip checks and balances. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah membawa perubahan yang signifikan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, seimbang, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.